Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Bali, Senin (15/2/2021). Foto : Dipa/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong industri pariwisata di Provinsi Bali harus segera diperbaiki secara cepat. Melihat dampak pandemi Covid-19 saat ini, ia berharap Bali bisa kembali menarik wisatawan untuk memajukan sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan, mulai dari bandara, transportasi udara, hingga hotel yang dikelola mitra Komisi VI DPR RI, salah satunya Kementerian BUMN. 

“Kami Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa stakeholder BUMN terkait dengan industri pariwisata yang terdampar karena pandemi Covid-19, seperti PT Angkasa Pura I yang membawahi bandara di Bali, kemudian juga PT Garuda Indonesia. Selain itu, melihat saat ini tidak ada wisatawan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, kemudian pengelola hotel dan hotel-hotel BUMN yang ada di Bali, serta PT Wijaya Karya Realty yang ditugasi mengelola aset terkait hotel-hotel yang saat ini di kelola oleh BUMN,” pungkas Herman di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Bali, Senin (15/2/2021).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, dampak pandemi Covid-19 kemudian menjadikan banyak internal korporasi. Hal ini yang harus dibedah antara Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja BUMN dan Kementrian terkait. Misalkan Garuda Indonesia, hingga saat ini menurut Herman, utangnya semakin tinggi dan masih rugi, sama halnya dengan PT Angkasa Pura I dengan tujuan destinasi yang sangat berkurang, khususnya di Bali.

“Sampai kapan? Saya kira ini belum ada timeline. Seperti PT Angkasa Pura I dan PT Garuda Indonesia ini harusnya bisa reborn, termasuk BUMN perhotelan ini juga sangat terdampak, seperti Hotel Inaya di bawah ITDC, selama pandemi ratenya jauh sekali, yang biasanya Rp1,500 juta-Rp1,7 juta sekarang menurun, bahkan memberikan diskon guna menarik wisatawan untuk menginap di hotel ini,” tutur Herman.

Melihat kondisi seperti ini, ia menilai jika dikonversi terhadap kebutuhan operasional dan lain-lain tidak cukup. Oleh karena itu, kunci dari semua ini adalah bagaimana pemerintah dapat menangani Covid-19. “Kami mendorong agar pemerintah dapat mengatasi dengan bijak, sehingga dampak di bidang ekonomi bisa segera diselesaikan. Ada solusi dimana strateginya juga sudah siap, seperti penghematan, inovasi, kreatifitas. Ketiga hal ini seharusnya dilakukan oleh masing-masing BUMN ini. Tetapi jika (jumlah kasus) Covid naik terus, ini tidak akan bisa menjadi solusi di hilirnya,” tegasnya.

Legislator dapil Jawa Barat VIII itu juga mempertanyakan kepada Kementerian BUMN, terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk nyata untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Hal ini guna mendongkrak kembali ekonomi masyarakat Bali, ia menekankan pada pemanfaatan vaksin Covid-19 yang kemudian dapat membentuk herd immunity.

“Ketika Bali sudah bisa fokus vaksin yang membentuk herd immunity, kemudian Indonesia dinyatakan sebagai negara yang bisa mengendalikan covid-19, dipastikan bahwa wisatawan akan kembali segera datang. Meski dengan berbagai filter, apakah harus rapid test, swab test, atau swab PCR. Tentu itu hal-hal teknis yang bisa menangani pandemi Covid-19. Hal ini juga akan segera membangkitkan industri yang dikelola BUMN-BUMN itu sendiri,” tutur Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Kemudian, ia pun berharap agar herd immunity harus segera direalisasikan dengan cepat. Penanganan Covid-19 ini melalui vaksin, khususnya Bali bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk kembali berkunjung ke Bali. “Ini akan menjadi kebangkitan perusahaan di bidang jasa. Bali pun harus memiliki kepastian, paling tidak herd immunity harus dipercepat. Oleh karena itu, hal ini yang akan menjadi sektor dan daya tarik wisatawan ke Bali. Sehingga dapat segera menyelesaikan dampak ekonomi yang dirasakan oleh BUMN, itu sendiri,” tutupnya. (dip/sf)